Sindir MUI Soal Kapolri Non Muslim, Abu Janda: Manusia Gagal Evolusi Berjubah Ulama
Pegiat media sosial, Abu Janda mengomentari soal pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi yang menganggap aneh bila Kapolri nantinya dijabar oleh yang bukan beragama Islam atau non muslim.
Lewat unggahannya di Instagram Permadiaktivis2, Kamis 26 November 2020, Abu Janda menilai bahwa pernyataan Muhyiddin tersebut adalah ciri-ciri orang purbakala yang ingin membawa Indonesia kembali ke zaman batu.
“Saat dunia bergerak maju ke depan.. Ada manusia-manusia purbakala yang ingin bawa Indonesia balik ke jaman Batu,” tulis Abu Janda sambil melampirkan tangkapan layar pemberitaan berjudul “Waketum MUI Anggap Aneh Jika Kapolri Dijabat Nonmuslim.”
Ia pun mengaku mendukung Kapolri berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan latar belakang agamanya.
“Kepada Yth bapak-bapak divisihumaspolri, saya Muslim, saya dukung Kapolri berdasarkan prestasi bukan agamanya,” ujarnya sambil menandai Instagram Divisi Humas Polri.
Menarik untuk Anda:
Oleh karenanya, Abu Janda meminta kepada Polri untuk tak menghiraukan pendapat maupun pernyataan dari Waketum MUI Muhyiddin Junaidi tersebut.
Bahkan, ia menyindir Muhyiddin dengan menyebut istilah manusia gagal evolusi berjubah ulama.
“Tidak usah hiraukan manusia-manusia gagal evolusi berjubah ulama ini,” ujar Abu Janda.
Sebelumnya, Waketum MUI Muhyiddin Junaidi menganggap aneh bila Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz nantinya dijabat oleh seseorang yang bukan beragama Islam atau non muslim.
Menurutnya, kendati Indonesia bukan negara Islam namun sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang non muslim yang notabenenya memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
“Seorang pemimpin nonmuslim mengendalikan keamanan negara di mana mayoritas penduduknya muslim adalah sebuah keanehan dan tugasnya pasti amat berat,” kata Muhyiddin, Rabu 25 November 2020 seperti dikutip dari Cnnindonesia.com.
Ia pun mengatakan bahwa wajar jika pemimpin di negara manapun memiliki agama yang sama dengan yang dianut oleh mayoritas penduduknya.
“Contohnya seperti Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas non muslim, maka presiden atau kepala aparat keamanannya juga mengikuti latar belakang non muslim,” ujarnya.