MUI Anggap Aneh Jika Kapolri Dijabat Non Muslim, Begini Komentar Refly Harun
Kapolri Jenderal Idham Azis diketahui akan pensiun pada Januari 2021 mendatang, menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Majelis (Waketum) Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyebut aneh jika nanti pengganti Azis adalah seorang non Muslim.
Tak bisa dipungkiri bahwa sebagai negara berkepulauan Indonesia diwarnai oleh berbagai jenis agama, ras, dan budaya.
Namun Muhyiddin berpendapat sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar yang belakang non Muslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Muhyiddin menanggap wajar bila pemimpin di negara manapun memiliki agama yang sama dengan yang dianut oleh mayoritas penduduknya.
Contohnya seperti Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas non Muslim, maka presiden atau kepala aparat keamanannya juga mengikuti latar belakang nonmuslim.
Ia memprediksi akan banyak kendala psikologis yang akan dihadapi oleh pemimpin beragama non Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim.
Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti pendapat Waketum MUI tersebut, pendapat yang dilontarkan Muhyiddin sah-sah saja.
"Yang saya tidak setuju adalah menghentikan aspirasi, jadi aspirasi yang disampaikan Muhyiddin sah-sah saja, karena itu sebuah aspirasi, dia mewakili MUI," ucapnya.
"Tentu aspirasinya menginginkan Muslim dalam jabatan-jabatan yang penting, ya seperti Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan lain sebagainya, itu adalah common sense (akal sehat) mereka, jadi sah-sah saja dan tidak boleh dihalangi," kata Refly.
Refly juga mengingatkan kepada publik tidak boleh aspirasi tersebut dianggap sebagai sebuah diskriminasi karena memang sejak dahulu negara ini diperjuangkan oleh agama Islam.
"Tidak boleh juga aspirasi itu dianggap sektarian, karena bung Karno sendiri pernah bilang begini ketika dia berpidato,
'Nanti kalau di jembatan kemerdekaan tersebut bekerjalah sebaik-sebaiknya, kalau di antara UU yang mau dihasilkan itu ingin ajaran Islam sebanyak-banyaknya maka berjuanglah dalam Pemilu agar wakil-wakil rakyat itu berasal dari golongan Muslim' ," ujar Refly.
Refly juga menegaskan bahwa aspirasi ini bukan merupakan sebuah pendekatan represif.
Lalu jika dikaitkan dengan jabatan Kapolri, menurut Refly keputusan akhirnya tetap akan berada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sederhana saja apakah Jokowi mau mendengarkan aspirasi dari MUI, atau dia lebih memperhatikan pendapat-pendapat anggota DPR dan lain sebagainya, itu tergantung Jokowi dengan mempertimbangkan baik dan buruknya," ucapnya.
"Jadi tersiar kabar di WAG mengenai jenderal-jenderal polisi non Muslim yang jumlahnya belasan orang, saya kira itu harus dianggap sebagai bagian dari aspirasi saja," tuturnya.